Jakarta, metronew7.com - Dalam rangka memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan bertema 'Peningkatan Ketahanan Ekonomi DKI Jakarta'. Selasa (5/8/2025).
Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat (Ormas), LSM, koperasi, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kegiatan ini diikuti oleh puluhan perwakilan dari berbagai sektor, yang bersama-sama membahas tantangan dan peluang dalam membangun ketahanan ekonomi berbasis komunitas.
Hadir sebagai narasumber, Taufan Bakri, mantan Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta, menyampaikan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan ekonomi.
Ia menegaskan bahwa pendekatan yang top-down tidak lagi relevan jika tidak diimbangi dengan aspirasi dari kelompok-kelompok akar rumput.
Salah satu suara yang paling kuat dalam forum tersebut datang dari Atie Rozza, aktivis koperasi yang dikenal luas sebagai penggerak pemberdayaan UMKM berbasis komunitas di Jakarta.
Atie menyoroti persoalan regulasi dan birokrasi yang kerap kali menjadi penghalang utama bagi koperasi dan pelaku usaha kecil untuk berkembang.
“Kami di lapangan melihat langsung betapa rumitnya prosedur perizinan dan akses bantuan. Padahal, semangat pelaku usaha sangat tinggi. Tapi ketika sistemnya tidak mendukung, semangat itu bisa padam,” ungkap Atie dengan tegas.
Sebagai tokoh yang telah puluhan tahun berkecimpung dalam dunia koperasi dan pemberdayaan perempuan pelaku UMKM, Atie Rozza menekankan pentingnya pembaruan regulasi yang lebih berpihak kepada usaha kolektif dan informal.
“Koperasi bukan hanya badan usaha, tapi juga ruang solidaritas ekonomi. Kalau regulasinya tidak ramah, yang dirugikan bukan hanya pelaku, tapi masyarakat secara luas,” tambahnya.
Atie juga mengingatkan bahwa koperasi merupakan kekuatan ekonomi alternatif yang terbukti mampu menopang komunitas dalam situasi krisis, termasuk saat pandemi. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam memperkuat kelembagaan koperasi, khususnya di level kelurahan dan RW.
Selain Atie, tokoh lain yang turut menjadi sorotan adalah JP Tri Harijanto, Ketua Umum PPKL3 (Perkumpulan Pedagang Kaki Lima Loksem dan Lokbin).
Dalam pernyataannya, Tri mengkritisi masih terjadinya penggusuran terhadap UMKM tanpa solusi jangka panjang. Ia meminta agar pemerintah memberikan jaminan ruang usaha yang layak dan berkelanjutan bagi para pedagang kecil.
Topik lain yang menjadi perhatian dalam forum ini adalah maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal yang menyasar pelaku usaha kecil. Peserta forum mengungkapkan keresahan mereka terhadap bunga tinggi dan praktik penagihan yang merugikan masyarakat. Hal ini dinilai sebagai ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi lokal.
Turut hadir dalam diskusi, pengurus PPKL3 lainnya seperti H. Amran Sukamto, Agustinus, Lala Komalawati, dan H. Komarudin, yang juga menyampaikan pentingnya perlindungan terhadap sektor informal sebagai bagian dari strategi ekonomi kota.
Melalui kegiatan ini, Kesbangpol DKI Jakarta berharap dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat kecil.
Suara-suara dari tokoh seperti Atie Rozza dan Tri Harijanto diharapkan menjadi bagian penting dalam proses perumusan strategi ekonomi Jakarta yang berbasis keadilan sosial dan kemandirian komunitas. Rill/lala
Komentar0