TUOiGfOiTpdlGUM0TUM8TUOpTY==

Fraksi PKB Kritik Efisiensi Anggaran Prabowo, PAN dan NasDem Pilih Dukung

Jakarta, metronew7.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Menurut mereka, pemangkasan anggaran tidak berdampak pada peningkatan belanja modal yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fasilitas publik.

"Kami menyayangkan efisiensi anggaran pemerintah tidak mendorong naiknya porsi belanja modal yang semestinya dipakai membangun sarana dan fasilitas publik,” ujar Juru Bicara Fraksi PKB Ratna Juwita Sari dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I 2025–2026, Selasa (19/8).

Sebagai catatan, efisiensi tahap pertama dijalankan Prabowo pada 2025 dengan pemangkasan Rp306,69 triliun. Kebijakan serupa diperkirakan berlanjut tahun depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja.

PAN Dukung, Defisit Ditargetkan Nol

Berbeda dengan PKB, Fraksi PAN justru memberikan dukungan penuh terhadap langkah efisiensi. Menurut PAN, strategi itu penting untuk menekan defisit anggaran hingga mencapai keseimbangan fiskal.

“Fraksi PAN mendukung komitmen presiden untuk melakukan efisiensi sekaligus mengurangi defisit secara bertahap dengan harapan APBN bisa seimbang dalam dua tahun ke depan,” kata Juru Bicara Fraksi PAN, Ahmad Rizki Sadig.

Polemik Anggaran MBG Rp335 Triliun

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran jumbo Rp335 triliun atau sekitar 44 persen porsi anggaran pendidikan, juga menjadi sorotan.

Fraksi PKS dan Partai NasDem kompak mendukung penuh kebijakan tersebut. Juru Bicara PKS, Amin AK, menilai MBG strategis untuk melahirkan generasi unggul sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal.

Dukungan serupa datang dari Fraksi NasDem. “Alokasi Rp335 triliun untuk 82,9 juta siswa dan 30 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) menunjukkan pendekatan pro-siswa,” kata Juru Bicara Ratih Megasari Singkarru.

PDIP dan NasDem Singgung Pajak

Selain MBG, target penerimaan negara sebesar Rp3.147,7 triliun dengan Rp2.357,7 triliun berasal dari pajak juga disorot.

NasDem mendorong percepatan reformasi pajak tetapi tetap mengingatkan soal tanggung jawab pemerintah. Sementara Fraksi PDIP menekankan perlunya transparansi.

“Pemerintah harus menjelaskan secara rinci sumber tambahan penerimaan pajak 2026. Belanja perpajakan wajib disertai analisis dampak yang jelas bagi ekonomi nasional,” ujar Juru Bicara PDIP, Rio A.J. Dondokambey.

Gerindra: Anggaran K/L untuk Rakyat

Fraksi Partai Gerindra menyoroti belanja kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp1.498,25 triliun untuk 102 K/L. Mereka memastikan anggaran besar itu diarahkan sepenuhnya untuk masyarakat.

“Fraksi Gerindra menegaskan bahwa seluruh belanja kementerian/lembaga dalam RAPBN 2026 adalah untuk kepentingan rakyat,” ucap Danang Wicaksana Sulistya, juru bicara Gerindra.

Pandangan fraksi-fraksi DPR itu diserahkan kepada pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Jawaban resmi pemerintah akan disampaikan pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (26/8). Rill/Lk

Komentar0

Type above and press Enter to search.